Kembali ke Insight

Insight · Panduan

16 Januari 2027: apa yang berubah untuk AI dan data di perusahaan Anda.

PP 33/2026 mengubah UU PDP dari prinsip jadi daftar pekerjaan. Panduan ini menerjemahkannya ke bahasa operasional: di mana AI masuk, siapa pemilik tiap kewajiban, apa yang boleh dimasukkan karyawan ke ChatGPT, dan rencana sembilan minggu untuk dasar yang bisa dipertanggungjawabkan.

Tim Akses Diperbarui 16 menit baca 22 sumber
Daftar isi
  1. ·Ringkasan
  2. 01Apa yang berubah
  3. 02Di mana AI masuk
  4. 03AI yang sudah dipakai
  5. 04Siapa pemiliknya
  6. 05Checklist 10 poin
  7. 06Kebijakan AI karyawan
  8. 07Rencana sembilan minggu
  9. 08Yang belum pasti
  10. 09Pertanyaan yang sering muncul
  11. 10Penutup
  12. RReferensi
Ringkasan
  • PP 33/2026 berlaku 16 Januari 2027. Isinya 225 pasal yang mengubah UU PDP dari prinsip jadi pekerjaan yang bisa diperiksa: rekam jejak pemrosesan, DPIA, DPO, kontrak dengan vendor, dan notifikasi kebocoran 3×24 jam1.
  • AI disebut secara eksplisit. Penjelasan Pasal 120 menyebut AI dan machine learning sebagai "teknologi baru". Artinya, memakai AI untuk memproses data pribadi butuh DPIA sebelum dimulai, berapa pun skalanya1.
  • Risikonya sudah ada di meja karyawan. 76% pekerja di Indonesia membawa alat AI sendiri ke kantor11. Satu salinan data pelanggan ke akun AI pribadi bisa menyentuh empat kewajiban sekaligus.
  • Denda maksimal 2% dari pendapatan tahunan, tetapi itu batas atas. Besarnya bergantung pada dampak, kerja sama, dan riwayat kepatuhan, dan bisa nol2. Pekerjaan kepatuhan yang terdokumentasi menurunkan risikonya.
  • Sembilan minggu cukup untuk dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari inventaris dan pemilik, lalu kebijakan AI karyawan, DPIA untuk pemakaian AI yang paling berisiko, kontrak vendor, dan latihan kebocoran.
16 JanPP 33/2026 berlaku 16 Januari 2027, enam bulan setelah diundangkanPasal 225
2%Denda maksimal dari pendapatan tahunan. Bisa juga ditetapkan nolPasal 185
3×24Jam untuk memberi tahu subjek data dan lembaga saat terjadi kebocoranPasal 114
76%Pekerja di Indonesia yang membawa alat AI sendiri ke kantorMicrosoft Work Trend Index, 2024

01Apa yang berubah

Dari prinsip ke daftar pekerjaan.

UU PDP No. 27/2022 sudah berlaku penuh sejak masa penyesuaiannya habis pada Oktober 20241. Masalahnya, undang-undang itu banyak berbicara soal prinsip: data harus dilindungi, pemrosesan harus punya dasar, kebocoran harus dilaporkan. Bagi kebanyakan perusahaan, prinsip seperti itu mudah disetujui dan sulit diperiksa.

PP 33/2026 mengubahnya. Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan 16 Juli 2026, berisi 225 pasal dalam 12 bab, dan berlaku enam bulan kemudian, 16 Januari 202756. Isinya bukan prinsip baru. Isinya cara membuktikan bahwa prinsip itu dijalankan: dokumen apa yang harus ada, siapa yang menandatangani, dan berapa lama waktu yang Anda punya saat terjadi masalah.

Untuk direksi, perubahan terpentingnya ada tiga.

  • Kepatuhan sekarang berupa bukti. Rekam jejak pemrosesan dengan 13 kolom minimum (Pasal 74), kebijakan retensi tertulis (Pasal 75), DPIA yang terdokumentasi (Pasal 120 sampai 122), dan audit PDP internal maupun eksternal (Pasal 138)12.
  • Sanksi tidak harus didahului peringatan. Peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan, penghapusan data, dan denda bisa dijatuhkan bersamaan (Pasal 184)1.
  • Hasil pengawasan bisa diumumkan (Pasal 183). Bagi banyak bisnis, risiko reputasinya lebih mahal dari dendanya1.

Soal denda, angkanya sering dikutip tanpa konteks. Pasal 185 memang membatasi denda paling banyak 2% dari pendapatan atau penerimaan tahunan. Tapi besarnya ditentukan oleh daftar faktor: dampak dan lamanya pelanggaran, jenis data, jumlah subjek data, cara pelanggaran ditemukan, kerja sama selama pemeriksaan, skala usaha, kemampuan membayar, dan riwayat kepatuhan. Denda bahkan bisa ditetapkan nol23. Dua faktor terakhir sepenuhnya ada di tangan Anda.

Kepatuhan PDP sekarang bukan soal niat baik. Kepatuhan adalah dokumen yang bisa ditunjukkan.

02Di mana AI masuk

Empat pintu tempat AI bertemu PP 33.

PP 33/2026 bukan aturan AI. Indonesia belum punya aturan AI yang mengikat: dua rancangan Perpres soal peta jalan dan etika AI sudah diparaf semua menteri terkait pada September 2026, tetapi masih menunggu tanda tangan Presiden20. Yang sudah ada baru Surat Edaran Menkominfo No. 9/2023 tentang etika AI, yang sifatnya imbauan19.

Tapi begitu AI memproses data pribadi, ia masuk ke wilayah PP 33. Ada empat pintu.

Gambar 1
Empat tempat pemakaian AI bertemu PP 33/2026.
Pasal 120 sampai 122DPIAPenjelasan Pasal 120 ayat 2 huruf f menyebut AI dan machine learning sebagai teknologi baru. DPIA wajib selesai sebelum pemrosesan dimulai.
Pasal 93 sampai 96Keputusan otomatisSubjek data bisa menolak keputusan yang sepenuhnya otomatis, termasuk profiling, yang berdampak hukum atau signifikan. Harus ada jalur peninjauan oleh manusia.
Pasal 14 sampai 15Vendor AIVendor AI yang memproses data atas nama Anda adalah prosesor. Wajib ada perjanjian tertulis, dan sub-prosesornya harus Anda setujui.
Pasal 165 sampai 173Transfer ke luar negeriSebagian besar layanan AI berjalan di server luar negeri. Dasar transfernya bertingkat, dan persetujuan subjek data hanya untuk transfer sekali-sekali.

Diringkas dari RSM Indonesia, PPC Land, dan Veritask. Nomor pasal dari sumber sekunder yang saling cocok.

Pintu 1DPIA: AI disebut namanya

Pasal 120 ayat 2 memuat tujuh jenis pemrosesan berisiko tinggi yang wajib didahului DPIA (penilaian dampak pelindungan data pribadi): keputusan otomatis berdampak hukum atau signifikan, data spesifik, skala besar, evaluasi atau pemantauan sistematis, pencocokan atau penggabungan data, teknologi baru, dan pemrosesan yang membatasi hak subjek data12. Menurut RSM, penjelasan huruf f menyebut kecerdasan artifisial, machine learning, smart technology, dan IoT sebagai contoh teknologi baru1.

Konsekuensinya sederhana: chatbot layanan pelanggan, ringkasan otomatis hasil MCU, skor risiko pelanggan, atau asisten AI yang membaca email klien, semuanya perlu DPIA sebelum dipakai. DPIA dibuat per sistem atau per use case, bukan per prompt. Isinya minimal deskripsi dan tujuan pemrosesan, alasan perlunya, risiko bagi subjek data, dan langkah mitigasi, dengan masukan DPO yang dicatat3.

Pintu 2Keputusan otomatis: manusia harus bisa turun tangan

Pasal 93 sampai 96 memberi hak kepada subjek data untuk menolak keputusan yang sepenuhnya diambil oleh pemrosesan otomatis, termasuk profiling, kalau berdampak hukum atau signifikan. Contoh dalam penjelasannya: penolakan kredit, penolakan lamaran kerja, dan harga yang dibedakan2. Kalau keberatan diterima, perusahaan wajib menyediakan peninjauan oleh manusia (Pasal 94).

Ini sejalan dengan SE Menkominfo 9/2023: AI tidak boleh menjadi pengambil keputusan atas hal yang menyangkut manusia19. Dalam praktik, cara termurah untuk patuh adalah memastikan setiap keputusan penting yang dibantu AI punya satu nama manusia yang menyetujuinya.

Pintu 3 dan 4Vendor AI dan server luar negeri

Saat Anda memakai AI lewat API atau langganan bisnis untuk memproses data pelanggan, vendornya hampir selalu berperan sebagai prosesor. Pasal 14 mewajibkan perjanjian tertulis dengan isi minimum (ruang lingkup, tujuan, jenis data, jangka waktu, hak audit), dan Pasal 15 mewajibkan persetujuan tertulis Anda untuk sub-prosesor13.

Untuk transfer ke luar negeri, Pasal 165 memakai urutan bertingkat, bukan pilihan bebas: pertama negara tujuan dengan perlindungan setara atau lebih tinggi, kalau tidak ada maka pengaman yang memadai dan mengikat, dan baru terakhir persetujuan subjek data1. Daftar negara setara dan klausul kontrak standar dari lembaga pengawas belum terbit. Persetujuan juga dibatasi untuk transfer yang tidak berulang dengan jumlah subjek terbatas (Pasal 173)2. Jadi, untuk pemakaian AI rutin, jalur yang realistis hari ini adalah kontrak yang mengikat dengan vendor.

AI tidak punya aturan sendiri di Indonesia. Begitu menyentuh data pribadi, AI ikut aturan PDP.

03AI yang sudah dipakai

Pertanyaannya bukan "apakah kita memakai AI".

Banyak direksi memulai diskusi ini dengan pertanyaan apakah perusahaan sudah waktunya memakai AI. Datanya menunjukkan pertanyaan itu sudah terjawab, sering tanpa sepengetahuan mereka.

Pada 2024, Microsoft menemukan 92% pekerja pengetahuan di Indonesia memakai AI generatif di kantor, dan 76% membawa alat AI mereka sendiri11. Edisi 2026 menunjukkan 33% pekerja Indonesia sudah masuk kelompok pengguna AI paling maju, dua kali rata-rata global, sementara hanya 42% yang merasa pimpinannya punya sikap yang jelas soal AI12. PwC mencatat 69% pekerja Indonesia memakai AI generatif dalam setahun terakhir13.

Data dari vendor keamanan, yang perlu dibaca dengan catatan karena mereka juga menjual solusinya, memberi gambaran apa yang ikut masuk. Cyberhaven mencatat 34,8% data perusahaan yang dimasukkan karyawan ke alat AI tergolong sensitif, naik dari 10,7% dua tahun sebelumnya16. Netskope mencatat rata-rata 223 pelanggaran kebijakan data terkait AI generatif per organisasi per bulan, dan 32% di antaranya data yang diatur regulasi15.

ContohSatu salinan, empat kewajiban

Bayangkan staf HR yang diminta merangkum hasil MCU tahunan untuk rapat direksi. Ia mengekspor spreadsheet berisi nama, NIK, dan hasil pemeriksaan 800 karyawan, lalu menempelkannya ke akun ChatGPT pribadinya supaya ringkasannya selesai dalam lima menit. Niatnya baik. Hasilnya pun mungkin bagus.

Gambar 2
Satu salinan ke akun AI pribadi bisa menyentuh empat kewajiban sekaligus.
Yang terjadi

Spreadsheet hasil MCU 800 karyawan ditempel ke akun AI pribadi.

  • Tidak ada perjanjian dengan vendornya
  • Server di luar negeri
  • Tidak tercatat di mana pun

5 menit · ringkasannya bagus

Yang disentuh
  • Data spesifik. Data kesehatan masuk Pasal 6 ayat 1 huruf a
  • Prosesor tanpa kontrak. Pasal 14
  • Transfer tanpa dasar. Pasal 165
  • Mungkin kegagalan pelindungan. Jam 3×24 bisa mulai berjalan, Pasal 114

4 kewajiban · tidak ada yang tahu

Ilustrasi, bukan kejadian di perusahaan tertentu. Apakah sebuah kejadian termasuk kegagalan pelindungan yang wajib dilaporkan adalah penilaian hukum per kasus.

Reaksi pertama banyak perusahaan adalah melarang. Samsung melakukannya pada 2023 setelah engineer-nya mengunggah kode internal ke ChatGPT17. Tapi BCG menemukan 54% pekerja tetap akan memakai AI walaupun tidak diizinkan14. Larangan memindahkan pemakaiannya ke HP pribadi, tempat Anda tidak bisa melihat apa pun.

Yang lebih menjanjikan justru sebaliknya: sediakan alat resmi. Data Netskope menunjukkan, seiring pemakaian akun AI yang dikelola perusahaan naik dari 25% ke 62%, pemakaian akun pribadi turun dari 78% ke 47%15. Itu korelasi, bukan bukti sebab-akibat. Tapi arahnya masuk akal: orang memakai jalan yang paling mudah. Tugas Anda membuat jalan yang aman jadi yang paling mudah.

Larangan tidak menghentikan pemakaian AI. Larangan hanya membuatnya tidak terlihat.

04Siapa pemiliknya

Setiap kewajiban butuh satu nama.

Di banyak perusahaan, PDP dianggap urusan legal, AI urusan IT, dan kebocoran urusan "nanti saja". Hasilnya, tidak ada yang memegang apa pun. PP 33 memang mengenal DPO, tetapi DPO bukan pelaksana semua kewajiban. DPO memberi saran, memantau, dan menjadi kontak (Pasal 144 sampai 146)1. Pekerjaannya tetap ada di unit bisnis.

Pembagian di bawah ini titik awal yang biasanya berhasil di perusahaan menengah. Sesuaikan dengan struktur Anda, tetapi jangan biarkan satu baris pun kosong.

Template 1 · Peta pemilik
KewajibanPemilikBukti yang harus adaPasal
Penunjukan DPODireksiSK penunjukan, akses langsung ke direksi142 sampai 146
Rekam jejak pemrosesanCOO, diisi tiap unitSatu daftar, termasuk alat AI, diperbarui tiap kuartal74 sampai 75
DPIA untuk AIPemilik sistem, ditinjau DPODokumen DPIA bertanggal sebelum go-live120 sampai 122
Kontrak vendor dan AIProcurement dan legalPerjanjian pemrosesan per vendor, daftar sub-prosesor14 sampai 15
Transfer ke luar negeriIT, ditinjau legalPeta aliran data dan dasar transfer per vendor161 sampai 173
Kebijakan AI karyawanCOO dan HRKebijakan satu halaman, tanda terima karyawanPraktik baik
Respons kebocoranIT, dengan DPORunbook, template notifikasi, catatan latihan114 sampai 118

Kolom yang paling sering dilupakan: Bukti. Kalau tidak bisa ditunjukkan dalam satu hari kerja, anggap belum ada.

Satu catatan soal DPO. Pasal 142 mewajibkan DPO untuk pemrosesan pelayanan publik, pemantauan sistematis berskala besar, dan pemrosesan data spesifik berskala besar1. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi Juli 2025, cukup satu syarat terpenuhi, bukan semuanya9. Klinik, lab, provider MCU, dan perusahaan yang mengelola data kesehatan karyawan dalam jumlah besar sebaiknya menganggap dirinya wajib punya DPO.

05Checklist

Checklist 10 poin untuk direksi.

Jawab sejujurnya. "Ya" berarti buktinya bisa ditunjukkan hari ini, bukan "sedang dikerjakan".

0 dari 10 dijawab ya

#PoinPertanyaanYa / BelumKalau belum, mulai dari sini
1Pemilik Apakah setiap kewajiban PDP punya satu nama pemilik, dan DPO sudah ditunjuk kalau syaratnya terpenuhi?
Ya atau belum, poin 1
Isi peta pemilik di atas dalam satu rapat direksi, lalu putuskan apakah DPO wajib dan siapa orangnya
2Rekam jejak Adakah satu daftar semua pemrosesan data pribadi: data apa, untuk apa, disimpan di mana, dan dibagikan ke siapa?
Ya atau belum, poin 2
Minta tiap kepala unit mengisi satu baris per proses, mulai dari lima proses dengan data pelanggan terbanyak
3Inventaris AI Tahukah Anda semua alat AI yang dipakai karyawan, termasuk fitur AI di dalam software dan notulen rapat otomatis?
Ya atau belum, poin 3
Kirim survei anonim tiga pertanyaan: alat apa, untuk pekerjaan apa, data apa yang dimasukkan
4DPIA untuk AI Apakah setiap pemakaian AI yang menyentuh data pribadi sudah punya DPIA yang selesai sebelum dipakai?
Ya atau belum, poin 4
Pilih satu pemakaian AI paling berisiko dari inventaris, lalu buat DPIA pertama sebagai template
5Keputusan otomatis Kalau AI ikut menentukan sesuatu tentang orang (kredit, rekrutmen, triase, harga), adakah manusia yang menyetujui dan jalur keberatan?
Ya atau belum, poin 5
Tulis nama penyetuju untuk tiap keputusan yang dibantu AI, dan satu alamat untuk mengajukan keberatan
6Kontrak vendor Apakah setiap vendor yang memproses data pribadi untuk Anda, termasuk vendor AI dan cloud, punya perjanjian pemrosesan tertulis?
Ya atau belum, poin 6
Urutkan vendor berdasarkan volume data pribadi, lalu minta DPA dari sepuluh teratas
7Transfer luar negeri Tahukah Anda data mana yang keluar dari Indonesia, ke negara mana, dan dengan dasar apa?
Ya atau belum, poin 7
Tambahkan kolom "lokasi server" dan "dasar transfer" di daftar vendor, lalu isi bersama IT
8Kebijakan AI Apakah karyawan tahu alat AI mana yang resmi dan data apa yang tidak boleh dimasukkan, dan sudah menandatanganinya?
Ya atau belum, poin 8
Terbitkan kebijakan satu halaman dengan aturan lampu lalu lintas di bagian 06, dan sediakan satu alat AI resmi
9Kebocoran 3×24 jam Kalau kebocoran diketahui Jumat sore, apakah semua orang tahu siapa yang memutuskan dan siapa yang mengirim notifikasi sebelum Senin sore?
Ya atau belum, poin 9
Tulis runbook satu halaman dan template notifikasi, lalu latih dengan satu skenario "salah tempel ke AI"
10Retensi dan hak Adakah kebijakan berapa lama data disimpan, dan jalur untuk orang yang meminta datanya diakses atau dihapus?
Ya atau belum, poin 10
Tetapkan masa simpan untuk tiga jenis data terbesar, dan satu alamat email untuk permintaan subjek data

Urutannya disengaja. Poin 1 sampai 3 adalah fondasi: tanpa pemilik dan daftar, poin lain tidak punya pijakan. Kalau waktunya terbatas, kerjakan "belum" pertama dari atas.

06Kebijakan AI karyawan

Lampu lalu lintas, bukan larangan.

Kebijakan AI yang berhasil biasanya pendek. Karyawan tidak membaca dokumen 20 halaman, tetapi mereka bisa mengingat tiga warna. Intinya satu pertanyaan sebelum menempelkan apa pun: data ini warna apa?

Gambar 3
Satu pertanyaan sebelum menempel: data ini warna apa?
Hijau · bolehInformasi publikDraf email umum, materi yang sudah terbit, riset publik, merapikan tulisan sendiri yang tidak rahasia. Boleh di alat AI resmi.
Kuning · akun resmi sajaInternal, tanpa data pribadiSOP internal, angka yang sudah dianonimkan, notulen tanpa nama. Hanya di akun AI perusahaan dengan data tidak dipakai untuk melatih model.
Merah · janganData pribadi dan rahasiaNama dengan NIK, nomor HP, alamat, data kesehatan, data keuangan pribadi, password dan API key, source code, kontrak, angka keuangan yang belum terbit. Hanya lewat sistem yang sudah melalui DPIA.

Disusun dari praktik umum kebijakan pemakaian AI. Kategori merah mengikuti data spesifik di Pasal 4 UU PDP dan jenis data yang paling sering bocor menurut Netskope dan Cyberhaven.

TemplateKebijakan AI satu halaman

  1. Alat resmi

    Sebutkan namanya, dengan akun perusahaan dan login perusahaan. Akun pribadi tidak dipakai untuk data kerja. Ada satu jalur untuk mengajukan alat baru.

  2. Tiga warna

    Aturan lampu lalu lintas di atas, dengan contoh dari pekerjaan sehari-hari di perusahaan Anda sendiri.

  3. Pengaturan

    Data tidak dipakai melatih model, retensi sependek mungkin. Catatan: "temporary chat" di akun pribadi ChatGPT tetap bisa disimpan sampai 30 hari18, jadi bukan pengganti akun bisnis.

  4. Hasil

    Manusia meninjau sebelum dipakai. AI tidak memutuskan hal penting tentang orang. Angka, kutipan, dan pasal dicek ulang.

  5. Salah tempel

    Lapor dalam satu jam, tanpa hukuman untuk laporan yang cepat. DPO menilai apakah jam 3×24 mulai berjalan.

  6. Tanda terima

    Satu kali pelatihan singkat dan tanda tangan, diulang setiap tahun. Pemilik kebijakan: COO, ditinjau tiap 6 bulan.

Karyawan tidak membaca kebijakan 20 halaman. Mereka bisa mengingat tiga warna.

07Rencana

Sembilan minggu, lima langkah.

Rencana ini berlaku kapan pun Anda mulai, sebelum atau sesudah 16 Januari 2027. Sembilan minggu tidak cukup untuk program kepatuhan yang sempurna. Tapi cukup untuk dasar yang bisa dipertanggungjawabkan kalau suatu hari ada yang bertanya. Kalau aturannya sudah berlaku, jangan tunda: setiap minggu tanpa dokumen adalah minggu tanpa riwayat kepatuhan.

  1. Minggu 1–2

    Pemilik dan inventaris. Isi peta pemilik, putuskan soal DPO, kirim survei alat AI, dan minta tiap unit mengisi rekam jejak pemrosesan untuk lima proses terbesarnya.

  2. Minggu 3–4

    Kebijakan AI dan alat resmi. Terbitkan kebijakan satu halaman, aktifkan satu alat AI dengan akun perusahaan, dan umumkan jalur "salah tempel".

  3. Minggu 5–6

    DPIA dan kontrak. DPIA untuk dua atau tiga pemakaian AI paling berisiko. Minta perjanjian pemrosesan dari sepuluh vendor teratas, dan catat lokasi server serta dasar transfernya.

  4. Minggu 7–8

    Kebocoran. Runbook satu halaman, template notifikasi, dan satu latihan meja selama satu jam dengan skenario nyata.

  5. Minggu 9

    Review direksi. Ulangi checklist 10 poin, catat yang masih "belum" beserta tanggal targetnya. Daftar itu sendiri adalah bukti bahwa Anda sedang bekerja.

Perhatikan apa yang tidak ada di daftar: membeli software kepatuhan, sertifikasi, atau konsultan besar. Semua itu mungkin berguna nanti. Untuk sembilan minggu ini, yang paling dibutuhkan adalah keputusan dan dokumen.

08Yang belum pasti

Yang masih bergerak.

Panduan yang jujur harus menyebut apa yang belum diketahui. Per 11 November 2026, ada lima hal yang masih terbuka.

  • Lembaga pengawas PDP belum terbentuk. Rancangan Perpres-nya sudah diajukan ke Presiden dan disebut masuk tahap final. Sampai lembaga terbentuk, Komdigi menjalankan fungsinya lewat satgas transisi7.
  • Sekitar 30 hal didelegasikan ke peraturan lembaga, termasuk daftar negara dengan perlindungan setara dan klausul kontrak standar untuk transfer ke luar negeri2.
  • "Skala besar" belum didefinisikan dengan angka. Ini menentukan siapa yang wajib DPO dan DPIA berdasarkan skala.
  • Perpres AI belum ditandatangani. Kalau terbit, kewajiban tambahan soal etika dan pelabelan konten AI mungkin menyusul20.
  • Teks resmi PP 33/2026 belum kami akses. Nomor pasal di panduan ini dari sumber sekunder yang saling cocok. Kami akan memperbaruinya setelah salinan resmi tersedia.

Tidak satu pun dari lima hal ini alasan untuk menunggu. Kewajibannya tetap berlaku 16 Januari 2027, dan subjek data tetap bisa menggugat ganti rugi lewat jalur perdata8. Yang berubah nanti adalah detailnya, bukan arahnya.

09Pertanyaan

Pertanyaan yang sering muncul.

Apakah perusahaan kecil juga kena?

UU PDP berlaku untuk setiap pengendali data pribadi, tidak ada pengecualian berdasarkan ukuran. Yang bergantung pada skala adalah beberapa kewajiban tertentu, seperti DPO dan sebagian pemicu DPIA. Skala usaha juga menjadi salah satu faktor dalam menentukan besar denda.

Boleh tidak karyawan memakai ChatGPT untuk pekerjaan?

Boleh, dengan tiga syarat: memakai akun perusahaan, ada perjanjian tertulis dengan vendornya, dan data merah (data pribadi pelanggan, karyawan, atau pasien) tidak dimasukkan kecuali lewat sistem yang sudah melalui DPIA. Hal yang sama berlaku untuk Gemini, Copilot, Claude, dan alat lain.

Apakah DPIA harus dibuat untuk setiap prompt?

Tidak. DPIA dibuat per sistem atau per use case, misalnya "chatbot layanan pelanggan" atau "ringkasan hasil MCU dengan AI". Ditinjau ulang kalau risikonya berubah, misalnya ada jenis data baru atau vendor baru (Pasal 121).

Lembaga pengawas belum ada. Kenapa tidak menunggu saja?

Karena kewajibannya berlaku sejak 16 Januari 2027, Komdigi menjalankan fungsi pengawasan selama transisi, dan subjek data tetap bisa menggugat. Selain itu, riwayat kepatuhan dan kerja sama adalah faktor yang menurunkan denda. Dokumen yang dibuat hari ini adalah riwayat kepatuhan Anda nanti.

Kami memproses hasil MCU karyawan. Apa yang khusus?

Data kesehatan termasuk data spesifik (Pasal 6 ayat 1 huruf a). Itu sendiri sudah memicu DPIA, dan dalam skala besar memicu kewajiban DPO. Kalau AI dipakai untuk membaca atau merangkum hasilnya, ada dua pemicu DPIA sekaligus. HR sebaiknya menerima angka kelompok, bukan hasil per orang, kecuali ada dasar yang jelas.

Server kami di Singapura. Apakah itu masalah?

Bukan masalah, tetapi itu transfer ke luar negeri yang harus punya dasar. Selama daftar negara setara belum terbit, dasar yang realistis adalah perjanjian yang mengikat dengan penyedia cloud, dicatat di rekam jejak pemrosesan, dan ditinjau berkala.

10Penutup

Penutup.

PP 33/2026 sering dibaca sebagai ancaman denda. Menurut kami, cara membaca yang lebih berguna adalah sebagai daftar pekerjaan yang memang seharusnya sudah ada: tahu data apa yang Anda pegang, siapa yang bertanggung jawab, ke mana data itu pergi, dan apa yang terjadi kalau ada yang salah. Perusahaan yang bisa menjawab empat hal itu bukan hanya lebih patuh. Mereka juga lebih siap memakai AI dengan percaya diri.

Kalau harus diringkas jadi satu langkah untuk minggu ini: tulis daftar semua alat AI yang dipakai di perusahaan Anda, dan satu nama pemilik untuk daftar itu. Sisanya akan lebih mudah setelah itu.

AI di perusahaan Anda sudah berjalan.
Yang belum ada adalah daftarnya dan pemiliknya.

Akses adalah mitra teknologi yang membuat sistem, aplikasi, dan laporan data. Kami tidak memberi nasihat hukum. Tapi kalau pekerjaan teknisnya yang perlu dirapikan, seperti inventaris data, akses per peran, log aktivitas, atau memindahkan proses dari spreadsheet dan akun pribadi ke sistem yang bisa diaudit, itu pekerjaan kami. Lihat yang bisa kami bantu.

Bermanfaat? Bagikan ke direksi atau COO yang belum sempat membaca PP 33.

Catatan metodologi dan disclaimer

Panduan ini disusun dari ringkasan firma hukum dan konsultan (terutama Client Alert RSM Indonesia, 18 September 2026), basis data peraturan, dan pemberitaan per 11 November 2026. Saat ditulis, salinan resmi PP 33/2026 (LN 2026 No. 88) belum bisa kami akses di JDIH, sehingga nomor pasal mengikuti sumber sekunder yang saling cocok. Isi penjelasan Pasal 120 ayat 2 huruf f yang menyebut AI hanya bersumber dari RSM. Angka survei dan telemetri dari pihak ketiga dicantumkan dengan tahunnya; data vendor keamanan ditandai sebagai data vendor. Contoh di bagian 03 adalah ilustrasi, bukan kejadian di perusahaan tertentu.

Ini panduan operasional, bukan nasihat hukum, dan tidak menggantikan pendapat praktisi hukum. Halaman ini akan diperbarui ketika teks resmi, peraturan lembaga, atau Perpres AI terbit. Akses · aksesgroup.tech

Referensi

  1. RSM Indonesia. Client Alert: PP 33/2026, Six Implementation Priorities before 16 January 2027. 18 September 2026. rsm.global/indonesia/…/RSM Indonesia Client Alert - PP 332026.pdf
  2. PPC Land. Data controllers face 2% revenue fines under Indonesia's new data rules. 2026. ppc.land/data-controllers-face-2-revenue-fines-under-indonesias-new-data-rules
  3. Veritask. Technical regulation on personal data protection and the obligations of controllers and processors finally issued through Government Regulation No. 33 of 2026. 2026. veritask.ai/en/artikel/technical-regulation-on-personal-data-protection-…
  4. Justisio. PP 33 Tahun 2026, teks Pasal 6 (sebagian). justisio.com/regulation/indonesia/dbwgcly3epltypka7sebq61yx
  5. Meridian Hukum. PP No. 33 Tahun 2026 (LN 2026 No. 88, TLN No. 7190). meridianhukum.com/peraturan/pp-no-33-tahun-2026
  6. Katadata. PP Pelindungan Data Pribadi berlaku Januari 2027, ini aturan baru data anak. 3 September 2026. katadata.co.id/finansial/makro/6a9979b7c5745/…
  7. Katadata. Komdigi: Perpres lembaga pengawas PDP masuk tahap final. 5 November 2026. katadata.co.id/digital/teknologi/6aec368e80c97/…
  8. Bisnis.com. Masyarakat dapat gugat dan terima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi. 2 September 2026. teknologi.bisnis.com/read/20260902/84/2000857/…
  9. Makarim & Taira S. Constitutional Court ruling means more firms must appoint a data protection officer. September 2025. makarim.com/news/constitutional-court-ruling-means-more-firms-must-appoint-a-data-protection-officer
  10. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. pasal.id/akn/id/act/uu/2022/27
  11. Microsoft & LinkedIn. 2024 Work Trend Index, Indonesia. 11 Juni 2024. news.microsoft.com/id-id/2024/06/11/…
  12. Microsoft. Work Trend Index 2026: 33% of Indonesian workers are at the forefront of AI adoption. 30 Juni 2026. news.microsoft.com/source/asia/2026/06/30/…
  13. PwC Indonesia. Global Workforce Hopes and Fears Survey 2025, Indonesia. Februari 2026. pwc.com/id/en/publications/consulting/hopes-and-fears-2025-indonesia.pdf
  14. BCG. AI at Work 2025: Momentum Builds, but Gaps Remain. 26 Juni 2025. 10.600+ pekerja di 11 negara. bcg.com/press/26june2025-beyond-ai-adoption-full-potential
  15. Netskope Threat Labs. Cloud and Threat Report 2026. Januari 2026. Data vendor keamanan. threatlabs.netskope.com/reports/2026/cloud-and-threat-report-2026
  16. Cyberhaven. 2025 AI Adoption & Risk Report. 23 April 2025. Telemetri 7 juta pekerja, data vendor keamanan. cyberhaven.com/press-releases/…
  17. CSO Online. Samsung bans staff AI use over data leak concerns. Mei 2023. csoonline.com/article/3695170/samsung-bans-staff-ai-use-over-data-leak-concerns.html
  18. OpenAI Help Center. Temporary Chat FAQ. help.openai.com/en/articles/8914046
  19. detikInet. Kominfo terbitkan surat edaran etika penggunaan AI di Indonesia (SE Menkominfo No. 9 Tahun 2023). Desember 2023. inet.detik.com/law-and-policy/d-7103666/…
  20. Kompas. Komdigi: Perpres AI tinggal tunggu tanda tangan Presiden, target terbit tahun ini. 3 September 2026. tekno.kompas.com/read/2026/09/03/20290047/…
  21. Hukumonline. Pemerintah akhirnya terbitkan kerangka implementasi pelindungan data pribadi, berlaku mulai 16 Januari 2027. 2026. pro.hukumonline.com/a/lt6a97c3fe4527c/…
  22. OJK. Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia. April 2025. ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Perbankan/…

Semua tautan diakses 11 November 2026.

Let's talk.

Ceritakan checklist Anda berhenti di poin berapa. Kami bantu bagian teknisnya: inventaris data, akses per peran, log aktivitas, dan sistem yang bisa diaudit.