Daftar isi
Awal November 2026, dua berita keluar hampir bersamaan. OJK menjatuhkan sanksi ke tujuh emiten. Salah satunya karena nilai aset material di laporan keuangannya "tidak dapat diyakini berdasarkan dokumen pendukung". Direksi dan akuntan publik yang mengaudit laporan itu ikut kena sanksi12.
Di minggu yang sama muncul kasus sebuah BPR di Malang. Direktur utama dan seorang direkturnya kini berstatus tersangka. Mereka diduga membuat fasilitas kredit tanpa sepengetahuan debitur, mengambil agunan emas yang tidak dicatat, dan tidak membukukan puluhan bilyet deposito10.
Industrinya beda. Skalanya beda. Tapi polanya mirip: transaksinya ada di sistem, dokumennya bisa dicek, dan masalahnya baru ketahuan setelah berjalan bertahun-tahun.
- Fraud baru ketahuan setelah rata-rata 12 bulan. Median kerugiannya USD 104.000 per kasus, dari 2.402 kasus di 143 negara1.
- Fraud naik di radar audit internal Indonesia. 41% responden Indonesia menaruh fraud di lima risiko teratas, tertinggi di antara empat negara Asia Tenggara yang dirinci IIA3.
- Cara ditemukan menentukan lamanya. Lewat monitoring data otomatis: 7 bulan. Lewat pemberitahuan aparat: 24 bulan2.
- Monitoring proaktif memotong kerugian sekitar separuh, dari USD 150.000 ke 70.000, dan durasinya dari 16 ke 9 bulan. Tapi baru 17% organisasi kecil yang punya2.
- Lima pola berulang di kasus 2026, dan semuanya meninggalkan jejak di data. Checklist 10 poin di bagian 05 bisa langsung dipakai sebelum tutup buku.
01Angka fraud 2026
Angka yang perlu Anda tahu.
Fraud naik di radar pimpinan audit internal Indonesia. Survei IIA Risk in Focus 2026/2027 Asia Pacific mencatat 41% dari 86 responden Indonesia menempatkan fraud di lima risiko teratas organisasi mereka3. Di kolom Indonesia, fraud ada di urutan keempat, setelah keamanan siber (70%), disrupsi digital termasuk AI (52%), dan geopolitik (50%).
Sumber: IIA, Risk in Focus 2026/2027 Asia Pacific, Exhibit 3.23. Survei 2 Maret sampai 6 Mei 2026. IIA hanya merinci empat negara Asia Tenggara ini.
Ada catatan menarik dari diskusi para CAE di laporan yang sama. Menurut mereka, risiko fraud kemungkinan lebih besar dari yang terlihat di peringkat, karena banyak risiko fraud sebenarnya masuk ke kategori keamanan siber3.
Hampir 1 dari 5 laporan transaksi mencurigakan terindikasi penipuan. Sepanjang 2025, PPATK menerima 183.281 laporan transaksi keuangan mencurigakan. Indikasi tindak pidana asal terbanyak adalah perjudian (47,49%), disusul penipuan (18,71%) dan korupsi (5,73%)4.
Di sektor publik, angkanya tetap besar. IHPS I 2026 dari BPK, yang diserahkan ke DPR pada 6 Oktober 2026, merangkum 762 laporan hasil pemeriksaan. Di dalamnya ada permasalahan senilai Rp45,6 triliun berupa kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan56.
Di perbankan kecil, fraud bisa berujung tutup. OJK mencabut izin 20 BPR/BPRS pada 2024 dan 7 pada 2025. Menurut OJK, penyebabnya adalah insiden fraud dan/atau tata kelola serta prinsip kehati-hatian yang kurang memadai7. Sepanjang 2026, hingga 3 November, jumlahnya sudah 16 bank, sebagian besar BPR/BPRS8.
02Masalahnya waktu
Masalahnya bukan jumlah, tapi waktu.
Occupational Fraud 2026: A Report to the Nations dari ACFE menganalisis 2.402 kasus fraud di 143 negara1. Beberapa temuannya relevan langsung untuk tim audit internal di Indonesia.
Fraud berjalan lama sebelum ketahuan. Median durasi kasus adalah 12 bulan. Median kerugiannya USD 104.000 per kasus. Para pemeriksa fraud memperkirakan organisasi kehilangan sekitar 5% pendapatan per tahun karena fraud1.
Cara fraud ditemukan menentukan seberapa lama ia berjalan.
Sumber: ACFE, Occupational Fraud 2026: A Report to the Nations, Fig. 152. Median durasi dalam bulan, data global.
Asia Pasifik sangat bergantung pada laporan. Di kawasan ini, median kerugian lebih tinggi, yaitu USD 150.000. Sebanyak 52% kasus ditemukan lewat tip, dan hanya 1% lewat monitoring data otomatis. Yang lebih berat, 66% korban di Asia Pasifik tidak memulihkan kerugiannya sama sekali. Indonesia menyumbang 20 dari 143 kasus Asia Pasifik di laporan ini2. Jumlah itu terlalu kecil untuk menarik angka khusus Indonesia, jadi kami tidak mengutipnya.
Monitoring data proaktif memotong kerugian dan durasi. Organisasi yang punya kontrol monitoring dan analisis data proaktif mencatat median kerugian lebih kecil dan fraud yang lebih cepat ketahuan2.
Sumber: ACFE, Report to the Nations 2026, Fig. 28 dan 292. Kontrol ini ada di 58% organisasi besar, tapi baru 17% organisasi kecil (di bawah 100 karyawan).
Ada satu hal yang sering terlewat. Secara global, monitoring otomatis hanya menjadi cara pertama ditemukannya 3% kasus2. Tapi efeknya pada kerugian dan durasi besar sekali. Artinya, nilai monitoring bukan cuma soal menangkap pelaku. Ia mempersempit ruang gerak, membuat fraud ketahuan lebih cepat, dan memberi bukti saat ada laporan masuk.
Monitoring jarang menemukan fraud pertama kali. Tapi ia memotong umurnya hampir separuh.
03Lima pola
Lima pola yang berulang di kasus 2026.
Dari kasus yang diungkap regulator dan aparat sepanjang 2026, ada lima pola yang sering muncul. Semuanya meninggalkan jejak di data. Untuk kasus yang masih berjalan, semua yang ditulis di sini adalah dugaan, dan para pihak berstatus tersangka sampai ada putusan pengadilan.
Pola 1Tercatat, tapi tidak nyata
Di kasus BPR di Malang, OJK menyebut ada dugaan 71 fasilitas kredit kepada 31 debitur senilai Rp15,6 miliar yang dibuat tanpa sepengetahuan debiturnya1011. Di kasus BPR Panca Dana di Depok, kredit fiktif diduga dipakai untuk menekan rasio kredit bermasalah9. Jejaknya di data: data peminjam yang mirip satu sama lain, pencairan ke rekening yang bukan milik debitur, atau restrukturisasi tepat sebelum kredit menjadi NPL.
Pola 2Nyata, tapi tidak tercatat
Di kasus yang sama, ada dugaan agunan emas sekitar Rp600 juta yang tidak dicatat, kas bon sekitar Rp5,8 miliar yang tidak dibukukan, dan 78 bilyet deposito senilai Rp32,9 miliar yang tidak tercatat. Total transaksi yang disidik sekitar Rp54,9 miliar. Angka itu nilai transaksi, bukan kerugian yang sudah terbukti. Kasus ini terungkap lewat pengawasan OJK, dan berkasnya diserahkan ke kejaksaan pada akhir Oktober 202610.
Pola 3Aset yang tidak didukung dokumen
Di kasus emiten ASLI, OJK menilai aset material di laporan keuangan semester I 2024, tahunan 2024, dan semester I 2025 tidak dapat diyakini berdasarkan dokumen pendukung1213. Pelajarannya sederhana: angka di neraca harus bisa ditelusuri balik ke dokumen sumber, dan penelusuran itu sebaiknya tidak hanya dilakukan setahun sekali.
Pola 4Transaksi afiliasi yang prosedurnya tidak lengkap
Lima emiten lain dalam pengumuman OJK yang sama dikenai sanksi karena prosedur transaksi afiliasi atau transaksi material12. Ini pelanggaran prosedur, bukan tuduhan penggelapan. Tapi temuan ini mengingatkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi perlu dipantau sejak awal, bukan saat laporan sudah terbit.
Pola 5Kontrol yang dilewati dari atas
ACFE mencatat penyebab utama fraud adalah kontrol internal yang tidak ada (33%), kontrol yang di-override (19%), dan tidak ada review manajemen (18%). Ketika pelakunya pemilik atau eksekutif, median kerugiannya USD 475.000 dan durasinya 23 bulan2. Kasus BPR yang melibatkan direksi menunjukkan hal yang sama: kontrol yang hanya mengandalkan persetujuan atasan tidak cukup ketika atasannya sendiri yang bermasalah.
Transaksinya ada di sistem. Yang terlambat adalah membacanya.
04Red flag
Perilaku saja tidak cukup.
Menurut ACFE, 84% pelaku fraud menunjukkan setidaknya satu tanda bahaya perilaku. Yang paling umum: gaya hidup melebihi penghasilan (39%), kesulitan keuangan (29%), dan hubungan yang terlalu dekat dengan vendor atau pelanggan (17%)2.
Tapi 16% pelaku tidak menunjukkan tanda apa pun. Karena itu, red flag perilaku perlu dipasangkan dengan red flag data. Beberapa tanda perilaku sebenarnya punya bayangan di sistem.
| Red flag perilaku | Bayangannya di data | Sumber data |
|---|---|---|
| Terlalu dekat dengan vendor | Alamat, telepon, atau rekening vendor sama dengan data karyawan. Satu approver hampir selalu menyetujui vendor yang sama | Vendor master, HR, approval log |
| Tidak mau berbagi tugas | Satu user membuat vendor baru sekaligus merilis pembayarannya | User log ERP |
| Tidak pernah cuti | Tidak ada catatan cuti, tapi tetap aktif bertransaksi sepanjang tahun | HR, user log ERP |
| Gaya hidup melebihi penghasilan | Klaim biaya yang naik terus, atau nilainya tepat di bawah batas persetujuan | Expense, payroll |
| Kesulitan keuangan | Kas bon berulang, pinjaman karyawan yang diperpanjang, uang muka yang lama tidak dipertanggungjawabkan | Kas, piutang karyawan |
Red flag perilaku dari ACFE, Fig. 552. Pasangan datanya adalah contoh tes analitik. Sebagian, seperti pencocokan vendor dengan karyawan, adalah tes standar di panduan analitik data sektor publik Inggris20. Satu red flag bukan bukti. Ia alasan untuk melihat lebih dekat.
05Checklist
Checklist 10 poin sebelum tutup buku 2026.
Checklist ini bisa dipakai sebagai titik awal review akhir tahun. Tidak semua harus dijalankan sekaligus. Jawab jujur: "Sudah" artinya tesnya sudah dijalankan dalam tiga bulan terakhir dan hasilnya terdokumentasi, bukan "rencananya".
0 dari 10 sudah
| # | Area | Pertanyaan | Sudah / Belum | Kalau belum, mulai dari sini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendor vs karyawan | Sudahkah alamat, nomor telepon, dan rekening vendor dicocokkan dengan data karyawan? | Ekspor vendor master dan data karyawan, lalu cocokkan kolom rekening dulu karena paling jarang salah ketik | |
| 2 | Rekening vendor berubah | Apakah setiap perubahan rekening vendor dalam 90 hari terakhir sudah dicek, termasuk pembayaran pertama sesudahnya? | Tarik log perubahan vendor master, lalu konfirmasi ke vendor lewat nomor yang sudah terdaftar | |
| 3 | Vendor ganda dan vendor tidur | Apakah ada vendor dengan nama mirip, NPWP sama, atau rekening sama, dan vendor lama yang tiba-tiba aktif lagi? | Urutkan vendor berdasarkan NPWP dan rekening, lalu tandai vendor tanpa transaksi 12 bulan yang muncul lagi | |
| 4 | Pembayaran ganda | Sudahkah dicari pembayaran dengan nomor invoice, nilai, dan tanggal yang sama atau hampir sama? | Mulai dari pembayaran 12 bulan terakhir: vendor dan nilai sama dalam jarak 30 hari | |
| 5 | Di bawah batas otorisasi | Apakah ada invoice atau pembelian yang nilainya tepat di bawah batas persetujuan, atau dipecah supaya tidak perlu tender? | Hitung transaksi di rentang 90 sampai 100% batas otorisasi, per pemohon dan per vendor | |
| 6 | Satu user, dua peran | Apakah ada transaksi yang dibuat dan disetujui oleh user yang sama, atau PO yang dibuat setelah invoice diterima? | Bandingkan kolom pembuat dan penyetuju di log ERP, lalu tanggal PO dengan tanggal invoice | |
| 7 | Jurnal manual | Sudahkah jurnal manual di luar jam kerja, di akhir periode, atau dengan angka bulat besar tanpa dokumen dicek? | Pastikan dulu populasi jurnalnya lengkap, lalu filter jurnal manual di lima hari terakhir tiap periode | |
| 8 | Payroll dan expense | Apakah ada rekening yang dipakai lebih dari satu karyawan, gaji yang dibayar setelah tanggal keluar, atau klaim saat karyawan tercatat cuti? | Cocokkan rekening payroll antar karyawan, lalu tanggal keluar di HR dengan tanggal transfer gaji terakhir | |
| 9 | Aset, agunan, deposito | Bisakah aset material, agunan fisik, dan bilyet deposito ditelusuri ke dokumen sumber dan cocok dengan sistem? | Ambil sepuluh aset atau agunan terbesar, lalu cocokkan kontrak, sertifikat, dan berita acaranya | |
| 10 | Transfer mendesak | Apakah transfer besar dan perubahan rekening selalu butuh dua persetujuan dan verifikasi lewat nomor terdaftar, termasuk saat diminta "sangat mendesak"? | Tulis aturan satu paragraf: tanpa dua persetujuan dan telepon balik ke nomor terdaftar, transfer tidak jalan |
06Mulai dari mana
Mulai tanpa proyek besar.
Banyak tim audit internal sudah tahu daftar di atas, tapi kesulitan menjalankannya terus-menerus. Beberapa prinsip yang bisa membantu.
- Langkah 1
Mulai dari 5 sampai 10 tes. Prioritaskan area dengan risiko terbesar. Untuk banyak perusahaan, itu vendor master, pembayaran, dan payroll. Untuk lembaga keuangan, tambahkan kredit.
- Langkah 2
Tentukan pemilik setiap tes. Pemilik proses menindaklanjuti exception. Fungsi risk atau compliance mengatur aturan dan ambang batas. Audit internal menguji apakah monitoring itu berjalan, dan tidak ikut menjalankannya sehari-hari supaya independensinya terjaga18.
- Langkah 3
Hindari banjir alert. ISACA menyarankan mulai dari sedikit alert pada kontrol kunci, dan memakai ambang berbasis pola, bukan satu kejadian19. Kalau alert terlalu banyak, tim akan berhenti membacanya.
- Langkah 4
Catat setiap tindak lanjut. Siapa yang mereview, kapan, kesimpulannya apa (false positive, celah kontrol, atau perlu investigasi), dan dokumen pendukungnya.
- Langkah 5
Laporkan ke komite audit secara rutin. Yang dilaporkan bukan cuma jumlah temuan, tapi juga berapa lama exception terbuka dan berapa celah kontrol yang sudah ditutup.
Jangan lupakan saluran laporan. Di Asia Pasifik, separuh lebih kasus terbongkar lewat tip. Pastikan saluran whistleblowing bisa diakses vendor dan pelanggan, bukan hanya karyawan, dan atasan langsung tahu cara meneruskan laporan. Menurut ACFE, 32% pelapor pertama kali melapor ke atasan langsungnya, dan organisasi yang punya hotline sekaligus pelatihan anti-fraud mencatat kerugian 50% lebih rendah2.
Ada dua konteks regulasi yang membuat ini makin relevan. Untuk lembaga jasa keuangan, POJK 12/2024 mewajibkan strategi anti-fraud yang mencakup sistem deteksi fraud16. Untuk perusahaan yang diaudit dengan standar internasional, ISA 240 versi revisi berlaku untuk periode yang dimulai pada atau setelah 15 Desember 2026, dengan penekanan lebih besar pada kelengkapan populasi jurnal17. Auditor eksternal akan bertanya lebih detail. Lebih baik pertanyaan itu sudah dijawab dari dalam.
07Pertanyaan
Pertanyaan yang sering muncul.
Apa itu occupational fraud?
Fraud yang dilakukan orang dalam organisasi, yaitu karyawan, manajer, atau pemilik, dengan menyalahgunakan posisinya. ACFE membaginya jadi tiga kelompok: penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan. Ini berbeda dari scam, yaitu penipuan oleh pihak luar terhadap masyarakat atau perusahaan.
Berapa lama fraud biasanya baru ketahuan?
Menurut ACFE Report to the Nations 2026, median durasinya 12 bulan. Fraud yang ditemukan lewat monitoring data otomatis berjalan 7 bulan, sedangkan yang baru ketahuan dari pemberitahuan aparat penegak hukum berjalan 24 bulan.
Apa contoh red flag fraud?
Red flag perilaku yang paling umum: gaya hidup melebihi penghasilan, kesulitan keuangan, dan hubungan terlalu dekat dengan vendor atau pelanggan. Red flag data contohnya rekening vendor yang sama dengan rekening karyawan, rekening vendor yang baru diubah, pembayaran ganda, dan transaksi yang dibuat dan disetujui oleh user yang sama.
Apa beda continuous auditing dan continuous monitoring?
Menurut panduan IIA (GTAG edisi ketiga, 2025), continuous monitoring adalah proses milik manajemen untuk memastikan kontrol berjalan. Continuous auditing adalah pekerjaan audit internal sendiri: pengujian berulang dan otomatis atas data dan kontrol. Keduanya saling melengkapi, tapi pemiliknya berbeda.
Apakah POJK 12/2024 berlaku untuk perusahaan non-keuangan?
Tidak. POJK 12/2024 berlaku untuk lembaga jasa keuangan. Tapi kerangkanya, yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, dan pemantauan, adalah praktik yang masuk akal untuk perusahaan mana pun.
Kami perusahaan kecil. Perlu sampai sejauh ini?
Justru perusahaan kecil yang paling jarang punya monitoring data: 17%, dibanding 58% di organisasi besar. Tidak perlu semua sepuluh poin. Mulai dari tiga yang paling dekat dengan uang keluar: vendor vs karyawan, rekening vendor berubah, dan pembayaran ganda.
08Penutup
Penutup.
Menjelang Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember, pembicaraan soal korupsi dan fraud akan ramai lagi. Sebagian besar akan membahas kasus besar di sektor publik.
Untuk perusahaan, pertanyaan praktisnya lebih sederhana: kalau hari ini ada fraud di organisasi Anda, berapa lama sampai Anda tahu? Dua belas bulan? Atau tujuh?
Jawabannya jarang ditentukan oleh seberapa pintar pelakunya.
Lebih sering oleh seberapa cepat data kita sendiri dibaca.
Bermanfaat? Bagikan ke tim audit internal, finance, atau risk yang sedang menyiapkan tutup buku.
Artikel ini disusun dari laporan primer (ACFE Report to the Nations 2026, IIA Risk in Focus 2026/2027 Asia Pacific, PPATK Catatan Capaian Strategis 2025), siaran pers dan regulasi OJK, serta liputan media per 13 November 2026. Angka global dan Asia Pasifik dari ACFE dibaca langsung dari PDF laporannya. Angka khusus Indonesia dari ACFE tidak dikutip karena hanya berasal dari 20 kasus. Survei fraud nasional terakhir (2019) tidak dipakai karena rinciannya dikutip berbeda-beda oleh sumber sekunder.
Kasus yang disebut masih dalam proses hukum. Semua pihak berstatus tersangka atau terkena sanksi administratif, bukan terpidana, dan uraiannya mengikuti keterangan OJK dan media. Nilai transaksi yang disidik bukan kerugian yang sudah terbukti. Sanksi atas prosedur transaksi afiliasi adalah pelanggaran administratif, bukan temuan fraud. Akses · aksesgroup.tech
Referensi
- ACFE. Occupational Fraud 2026: A Report to the Nations, siaran pers. 12 Mei 2026. acfe.com/about-the-acfe/newsroom-for-media/press-releases/…
- ACFE. Occupational Fraud 2026: A Report to the Nations (PDF). 2.402 kasus, 143 negara. acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/rttn/2026/2026-report-to-the-nations.pdf
- The IIA. Risk in Focus 2026/2027: Asia Pacific. 2026. theiia.org/globalassets/site/foundation/research/2026-2027-apac-report-en-riskinfocus.pdf
- PPATK. Catatan Capaian Strategis 2025. 28 Januari 2026. ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20260129025534.pdf
- DDTCNews. IHPS I/2026: BPK soroti penerimaan negara hingga energi. Oktober 2026. news.ddtc.co.id/berita/nasional/1823049/…
- Bloomberg Technoz. BPK catat potensi kerugian negara capai Rp45,6 T di paruh I 2026. Oktober 2026. bloombergtechnoz.com/detail-news/123733/…
- CNBC Indonesia. OJK ungkap banyak BPR tutup gara-gara fraud. 9 Januari 2026. cnbcindonesia.com/market/20260109141516-17-701044/…
- Harian Jogja. OJK cabut izin BPR Agritrans Batumarta, total 16 bank tutup sepanjang 2026. 4 November 2026. ekbis.harianjogja.com/r-1277521/…
- Bisnis.com. OJK tuntaskan penyidikan tipibank PT BPR Panca Dana, tiga tersangka diserahkan ke Kejari Depok. 23 Februari 2026. finansial.bisnis.com/read/20260223/90/1955081/…
- CNBC Indonesia. Kasus tindak pidana perbankan BPR di Malang. 8 November 2026. cnbcindonesia.com/market/20261108062038-17-783240/…
- OJK. Siaran pers SP 210: OJK tuntaskan penyidikan kasus tindak pidana perbankan BPR DCN Malang. 2026. ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/…
- CNBC Indonesia. OJK jatuhkan sanksi ke 7 emiten dan pihak terkait. 7 November 2026. cnbcindonesia.com/market/20261107163500-17-783204/…
- Tempo. 7 emiten kena sanksi oleh OJK. November 2026. tempo.co/ekonomi/7-emiten-kena-sanksi-oleh-ojk-2304017
- Kontan. IASC terima 737.686 laporan kasus penipuan hingga Oktober 2026. keuangan.kontan.co.id/news/iasc-terima-737686-laporan-kasus-penipuan-hingga-oktober-2026
- Kontan. Per Juni 2026, IASC terima 1.379 laporan penipuan terindikasi memanfaatkan AI. keuangan.kontan.co.id/news/per-juni-2026-iasc-terima-1379-laporan-…
- OJK. POJK 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Strategi-Anti-Fraud-Bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan.aspx
- IAASB. IAASB revises fraud standard to enhance public trust (ISA 240 Revised). Juli 2025. iaasb.org/news-events/2025-07/iaasb-revises-fraud-standard-enhance-public-trust
- The IIA. GTAG: Continuous Auditing and Monitoring, edisi ketiga. 25 September 2025. theiia.org/en/content/guidance/recommended/supplemental/gtags/continuous-auditing-and-monitoring
- ISACA Journal. Reducing barriers to adoption of CCM through alarm management. 2023, vol. 5. isaca.org/resources/isaca-journal/issues/2023/volume-5/…
- UK Government. Annex 11: Data analytics tests. assets.publishing.service.gov.uk/…/Annex_11_-_Data_analytics_tests.pdf
Semua tautan diakses 13 November 2026.